Penulis : Ali Akbar Muhammad
Editor : Odhe
HALTENG, JELAJAHPOS.Com – Dalam sebuah laporan terbaru dari Wasek Partai Buruh Provinsi Maluku Utara, terungkap situasi yang mengkhawatirkan di Provinsi Maluku Utara terkait industrialisasi pertambangan. Meskipun pertambangan telah berkembang menjadi industri yang masif, manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir elit politik, kapitalis birokrat, dan kaum pemodal. Sementara itu, kaum buruh terus menghadapi kondisi kerja yang buruk tanpa perlindungan hukum yang memadai dari pemerintah daerah.
Industri pertambangan di Provinsi Maluku Utara tidak hanya menghadirkan masalah ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang tinggi. Banyak masyarakat lingkar tambang kehilangan ruang hidup akibat kerusakan lingkungan, deforestasi, dan krisis air bersih. Upaya untuk menindak kelakuan perusahaan yang merugikan masyarakat terlihat minim dari pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, perusahaan tambang emas PT NHM telah merumahkan 1.500 pekerja dengan alasan efisiensi produksi, yang menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran HAM. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Wilayah Maluku Utara bersama gerakan buruh untuk rakyat menyerukan 19 tuntutan, antara lain menghentikan pemecatan massal, tanggung jawab perusahaan atas lingkungan, dan kesejahteraan buruh.
Tuntutan tersebut juga mencakup perlindungan bagi buruh informal, reforma agraria, jaminan sosial, penolakan upah murah, dan perlindungan terhadap pekerja non-PNS. Gerakan ini juga menyerukan ratifikasi konvensi ILO tentang kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja serta penolakan komersialisasi pendidikan. Semua ini merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak buruh dan mengatasi ketimpangan dalam dunia kerja.
Dengan semangat perjuangan pada Hari Buruh Sedunia, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Wilayah Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh buruh di Provinsi Maluku Utara.
