HALTIM, JELAJAHPOST.COM | Aktivis Andi Umar mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa PT. Position beroperasi tanpa izin produksi di wilayah Halmahera Timur (Haltim). Selain itu, ia juga menduga ada keterlibatan oknum pejabat dari Pemerintah Daerah (Pemda) Haltim yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
“Kami menduga kuat PT. Position tidak memiliki izin produksi yang sah, namun tetap beroperasi. Lebih parahnya lagi, ada indikasi keterlibatan pejabat daerah dalam membekingi perusahaan ini, “ujar Andi Umar dalam keterangannya, Minggu (2/2/25)
Sebagai respons atas dugaan tersebut, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Mabes Polri.
Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan terhadap dugaan mafia tanah di Halmahera Timur.
“Kami akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Mafia tanah di Haltim harus diberantas, dan perusahaan yang beroperasi secara ilegal harus segera ditindak, “tegasnya
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Position dan Pemda Haltim belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. (As)
