HALTIM, JELAJAHPOST.COM | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Koalisi Marhaen secara tegas mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Polda Maluku Utara dalam memberantas praktik mafia BBM dan mafia tanah yang merugikan masyarakat serta negara.
Koalisi Marhaen menyatakan bahwa kedua kejahatan tersebut telah lama menjadi momok yang meresahkan, menghambat pembangunan, dan menambah beban ekonomi masyarakat.
Mafia BBM, yang sering kali mengatur distribusi bahan bakar secara ilegal, menyebabkan kelangkaan dan harga tinggi di pasaran. Sementara itu, mafia tanah telah menguasai dan memanipulasi dokumen kepemilikan tanah, merampas hak-hak rakyat kecil, dan menciptakan ketidakadilan sosial.
Dikatakan Ketua DPP Koalisi Marhaen, Budi Santoso, “Kami mendukung penuh upaya Polda Maluku Utara untuk memberantas praktik mafia BBM dan mafia tanah. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan memastikan sumber daya alam serta aset negara dapat dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat, “Senin (7/4/25)
DPP Koalisi Marhaen juga mengapresiasi komitmen Polda Malut dalam menangani kasus-kasus besar ini, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan yang merugikan banyak pihak.
Selain itu Koalisi Marhaen juga mendesak agar semua pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah, bekerja sama secara sinergis untuk memerangi kedua mafia ini.
“Keberhasilan Polda Malut dalam memberantas mafia BBM dan mafia tanah akan menjadi contoh bagi daerah lain. Kami berharap kinerja ini bisa lebih didorong dan dioptimalkan, “lanjutnya.
Koalisi Marhaen berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan yang merugikan rakyat dan negara.
Sembari menyerukan kepada masyarakat untuk terus memberikan informasi yang dapat membantu aparat dalam memberantas praktik-praktik ilegal tersebut.
Polda Malut sendiri katanya, terus berupaya maksimal dalam mengusut tuntas kasus mafia BBM dan mafia tanah di wilayah Halmahera Timur dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait. (As)
