JAKARTA, JELAJAHPOST.COM | Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi (ISMEI) merupakan intra organisasi yang mewadahi mahasiswa Ekonomi di seluruh Kampus di Indonesia. Memiliki XI (Sebelas) wilayah di Indonesia. Salah satunya wilayah XI yang meliputi daerah Maluku-Maluku Utara, Papua-Papua Barat.
Setiap kegiatan ISMEI pastinya kampus yang tergabung didalamnya wajib mengikuti agenda tersebut. Sebab selain memperjuangkan problem di daerah masing-masing, ada juga dobrakan untuk diperjuangkan di tingkat nasional melalui agenda-agenda besarnya.
Kali ini ISMEI menggelar kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ISMEI ke – XVI di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Mengusung tema “Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan Untuk Indonesia Emas” akan dilaksanakan pada tanggal 13-17 Februari 2025.
Tiga kampus yang tergabung di ISMEI yang akan ikut serta dalam mensukseskan Rakernas ISMEI ini diantara kampus di Wilayah Timur Maluku Utara (Malut) yaitu, Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara.
Dengan jumlah perwakilan 11 mahasiswa Ekonomi terdiri dari 9 Laki-laki dan 2 perempuan. Namun kehadiran mahasiswa Maluku Utara ini tidak hanya menghadiri kegiatan Rakernas begitu saja. Akan tetapi membawa isu strategis yang cukup besar dengan tema yang di usung panitia.
Sebab, tema ini bersinambungan dengan masifnya industrialisasi pertambangan dan kelangkaan pangan di Provinsi Maluku Utara yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dengan kebutuhan primer perindrustrian pertambangan.
Perlu diketahui juga, kehadiran tambang yang begitu lama, Program kerja Pemerintah Provinsi, hanya berpasangan soal Investasi yang mampu menumbuhkan pertumbuhan Ekonomi di Malut. Tidak pernah di imbangi dengan melihat situasi kehadiran pangan yang begitu besar.
Padahal daerah Malut memiliki siklus tanah yang subur akan hasil pertanian, namun kecil dalam pengembangan, pemerintah hanya berpatokan soal impor pangan yang begitu masif saat ini.
Dengan kehadiran tambang yang begitu masif di Malut, pastinya berefek pada kesuburan tanah dan tergantung atas produksi yang lambat ketika pencemaran dan asap dari hasil pertambangan.
Apalgi ketika titik fokus pemerintah hari ini berfokus pada pertambangan, yang pada dasarnya hanya jangka menengah saja sementara jangka panjangnya akan merusak struktur tanah ketika hasil tambangan itu tidak lagi di dapatkan. Tanah yang awalnya dibuat pertambangan tidak lagi berfungsi untuk dipakai bertani.
“Kami akan memberikan “alarm besar” untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar lebih fokus pada pengembangan pangan. Sebab kami tidak akan diam dan akan terus mengawal kebijakan “100 Hari Kerja” dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Ibu Sherly Tjoanda dan Pak Sarbin Sehe, “tutur salah satu mahasiswa asal Ternate, Jumat 7 Februari 2025. (As)
