HALSEL, JELAJAHPOST.COM | Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan (Halsel) Helmi Umar Muchsin, turun langsung menemui massa aksi tepat didepan Kantor Bupati, yang digelar oleh sejumlah otoritas masyarakat hingga mahasiswa di Halsel.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai isu di Halmahera Selatan, termasuk isu nasional terkait penolakan tambahan tunjangan bagi anggota DPR RI dan kenaikan pajak rakyat.
Massa aksi juga menyuarakan terkait pelantikan 4 (empat) kepala desa yang sudah dinyatakan kalah di PTUN Ambon. Namun di lantik oleh pemrintah daerah.
“Aspirasi yang disampaikan teman-teman ini terkait isu nasional dan daerah. Saya tidak berkompeten menjawab isu nasional. Tetapi untuk daerah kami selalu siap dan berkomitmen dalam penyelesaian, “kata Helmi, Senin (8/9/25)
Sementara terkait pelantikan empat Kades yang disuarakan aksi. Wabup Halsel ini tidak merinci secara gamblang. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap merespons setiap aspirasi masyarakat.
“Terkait pelantikan empat kepala desa beberapa waktu lalu, saya sedang di luar daerah. Mengikuti agenda partai yang diharuskan saya berada di dalamnya, “jelasnya.
Namun, kami pemerintah daerah akan terus merumuskan program-program yang berorientasi pada produktivitas pelayanan dasar masyarakat.
“Pastinya sebelum pelantikan 4 Kades, Pemda telah merumuskan berbagai aspek. Karena terdapat beberapa Kades yang sudah almarhum atau meninggal dunia, “jelasnya.
Lebih lanjut Wabup Halsel ini menegaskan, Pemkab Halsel terus berkomitmen merancang program-program strategis yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di Halmahera Selatan.
“Ini yang sedang kita, Pemda konsepkan dan akan dijalankan pada tahun 2026 mendatang, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Yakni argomaritim, “sebut Helmi
Akhir penyampaiannya, Helmi berharap DPRD Halmahera Selatan mendukung seluruh langkah dan kebijakan strategis pemerintah daerah dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. (Red)
