JAKARTA, JELAJAHPOST.COM | Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Koalisi Marhaen, Andi Umar, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk bekerja lebih keras dalam mengusut kasus dugaan mafia tanah di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim)
Salah satu kasus yang disorot adalah dugaan jual beli rekomendasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Haltim dengan salah satu perusahaan di wilayah tersebut.
Andi Umar menegaskan bahwa praktik semacam ini merupakan bagian dari kejahatan besar yang mencederai hak masyarakat setempat atas keadilan dan transparansi.
“Ini adalah kejahatan mafia tanah yang harus segera diusut tuntas. Kami tidak akan tinggal diam, dan ini adalah bentuk kejahatan sistematis yang merugikan masyarakat Halmahera Timur, “ujarnya, Selasa (24/12/24)
Selain itu, Koalisi Marhaen juga menyoroti dugaan keterlibatan Sekda Halmahera Timur dalam kasus Dugaan korupsi anggaran Covid-19. Menurut Andi Umar, penggunaan anggaran tersebut harus diaudit secara transparan, dan jika ditemukan bukti penyimpangan, pelaku harus segera ditindak tegas.
“Kami akan mengajukan surat pemberitahuan aksi untuk menduduki Kejagung dan KPK. Langkah ini sebagai bentuk tekanan kepada aparat penegak hukum agar segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan para oknum-oknum yang terlibat, “pungkasnya. (As)
