HALTIM, JELAJAHPOST.COM | Masyarakat dan aktivis di Provinsi Maluku Utara (Malut) khususnya di Kabupaten Halmahera Timur, semakin geram dengan maraknya dugaan kegiatan tambang ilegal yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk perusahaan tambang PT. Halmahera Bangkit Bersama dan banyak lainnya.
Menanggapi hal itu, Aktivis lingkungan Haltim, M. Asrul, mendesak agar Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap mantan Kapolda Malut yang baru saja dimutasi, serta Kapolres Haltim terkait dugaan mengetahui banyak soal koridor dan mafiah tambang.
“Keberadaan tambang ilegal yang terus berkembang di Halmahera Timur ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Kami menduga, baik Kapolda yang baru saja dimutasi, maupun Kapolres Haltim mengetahui banyak hal mengenai mafia tambang yang beroperasi di sini, “beber Asrul dalam keterangannya, Jumat, (28/3/25)
“Kami minta agar Mabes Polri segera turun tangan untuk memeriksa dugaan tersebut sebagai upaya selaraskan program Mentri ATR bersama Mabes polri memberantas mafiah tanah, “sambungnya.
Pernyataan ini semakin mempertegas keresahan masyarakat Halmahera Timur yang merasa tidak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum atas maraknya kegiatan tambang ilegal.
Aktivis lingkungan menilai bahwa kegiatan tambang ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yang semakin terperangkap dalam praktek-praktek ilegal yang tidak terkendali.
Selain itu, keberadaan PT. Halmahera Bangkit Bersama yang diduga terlibat dalam kegiatan tambang ilegal, juga menjadi sorotan. Masyarakat meminta agar pihak berwenang melakukan audit dan penyelidikan terkait izin dan operasional perusahaan tersebut.
Dikatakan Asrul, “Pemerintah dan aparat hukum harus transparan dalam menangani masalah ini. Kami ingin agar kasus tambang ilegal ini tidak hanya berhenti pada klaim-klaim kosong, tapi benar-benar diselidiki secara tuntas, baik dari pihak perusahaan, aparat, maupun individu yang terlibat.
Dugaan mafia tambang yang melibatkan aparat penegak hukum dan pengusaha tambang ilegal semakin mencuat di tengah situasi sosial dan politik yang kian memanas di Maluku Utara.
Masyarakat berharap agar kasus ini segera mendapat perhatian serius dari pihak berwenang, guna memastikan keadilan dan keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut. (As)
