PENULIS : EL BACHTIAR ROSIHAN
EDITOR : ODHE ISMA
Identitas ketika digiring dalam dunia politik, akan menjelma seperti kekuasaan yang absolut. Terjadinya praktik politik yang memanfaatkan moral untuk menyingkirkan perempuan, suatu ras tertentu (rasis), juga paham yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mayoritas, dan lain-lainnya. Lebih terangnya, politik identitas juga mengandung paham patriarki dan rasisme.
Karena pada dasarnya politik identitas adalah upaya penyingkiran esai dalam formasi peradaban, atau yang dianggap bertentangan dengan paham mayoritas tanpa pertimbangan ide dan gagasan. Politik identitas atau identitas yang di hasilkan secara politis di produksi untuk mempertahankan hierarki.
Politik gaya ini di produksi oleh sentimen dan ambisi kekuasaan, bukan di hasilkan secara kultural. Kita (masyarakat) harus mampu membedakan yang mana identitas yang di hasilkan secara politis dan yang mana yang di hasilkan secara kultural. Oleh karena ketidaksadaran politik akan menggiring siapa saja dalam skema politik identitas yang lahir dari ambisi kuasa oleh sekelompok elit tertentu.
Hierarki yang dimaksud diatas ialah hierarki moral yang terbelakang. Tidak maju dan suda kuno. Produk peradaban yang lama terkubur dalam kemajuan peradaban manusia. Seperti juga hierarki rasial, hierarki yang coraknya rasisme. Di dalam hierarki itu ada referensi tunggal untuk mendefinisikan kondisi lain dengan justifikasi atau pembenaran.
Politik identitas mengandalkan referensi tunggal. Dimana referensi tunggal itu lahir dari referensi kesolehan dan referensi mayoritas secara etis atau rasis. Seseorang akan menganggap dirinya paling benar dan suci.
Pada tahun Pilkada 2017 kemarin, antara Elang-Rahim melawan Mutiara Kabir, Halteng menjadi kabupaten yang di tetapkan sebagai zona merah (politik panas) karena mencuatnya politik identitas dengan isu ‘anak kampong’, ‘perempuan tidak bisa pimpin negeri fagogoru’, dan ketiga penggunaan ‘Fagogoru’ sebagai tameng menjatuhkan rival politiknya Elang-Rahim.
Kini politik identitas kembali mencuat dalam memasuki tahun pilkada 2024, antara Elang-Rahim, Mustika dan IMS ADIL. Temperatur politik identitas ini kembali di kemas dengan model politik yang persis dengan kemarin tetapi dengan yel-yel yang sedikit berubah. Walaupun yel-yel yang sedikit berubah, politik identitas masih saja menjadi isu panas dan lagi-lagi ‘Fagogoru’ di gunakan sebagai materi kampanye Elang-Rahim.
Perdebatan atas filosofi fagogoru, yang lagi-lagi dilekatkan pada satu figur tertentu untuk mendesain kecemasan publik demi kepentingan kekuasaan. Kecemasan itu tak terbendung, adalah desain politik kekuasaan tanpa pertimbangan kemanusiaan, yang justru membunuh esensi Fagogoru itu sendiri.
Para leluhur orang-orang Fagogoru membayar mahal peradaban ini dengan ongkos berdarah-darah demi menyatukan perbedaan yang kita sebut ‘falgali’ atau gotong royong. Dengan bahu-membahu, membangun konsep persatuan dengan nama Fagogoru atau gogoru (merangkul perbedaan), sementara generasinya berupaya untuk menghancurkan nilai yang terkandung didalam Fagogoru itu. Ini persoalan yang serius.
Dengan persoalan yang serius ini, kesadaran melawan politik identitas adalah suatu keharusan menyelamatkan Fagogoru. Memberi nafas baru dalam kecemasan ini dengan pertimbangan ide (akal pikiran) bukan dengan sentimen politik yang amoralis. Sebab kalau tidak, Fagogoru hanyalah berhala politik yang Absurd tanpa makna dalam isi kepala orang-orang Fagogoru.
