JAKARTA, JELAJAHPOST.COM | Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Koalisi Marhaen mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Mabes Polri untuk turun tangan menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan seorang oknum Kepala Dinas (Kadis) di Halmahera Barat (Halbar) inisial JK.
JK diduga menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halbar untuk kepentingan politik salah satu kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 kemarin dengan nomor urut 3.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Koalisi Marhaen menegaskan bahwa penggunaan dana publik untuk kepentingan politik adalah bentuk pelanggaran hukum yang harus segera diusut tuntas. Ia meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan transparan agar masyarakat mendapatkan keadilan serta memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.
“Kami meminta KPK, Kejagung, dan Mabes Polri segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan korupsi ini. Jika terbukti benar, maka ini adalah kejahatan serius yang merugikan masyarakat Halmahera Barat,” tegas Ketua DPP Koalisi Marhaen dalam keterangannya, Rabu (5/2/25)
Selain DPP Koalisi Marhaen, kalangan masyarakat pun berharap agar aparat penegak hukum bertindak profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.
“Jika terbukti ada penyalahgunaan anggaran daerah, pihak terkait harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, “cetus ketua Marhaen.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah hukum yang akan diambil dalam kasus ini. (As)
