Halmahera TimurHeadlinePolitik

Diduga Berpolitik Praktis, Bawaslu dan Pj Bupati Haltim Diminta Masyarakat Untuk Tindak Tegas Kades Gamesan

559
×

Diduga Berpolitik Praktis, Bawaslu dan Pj Bupati Haltim Diminta Masyarakat Untuk Tindak Tegas Kades Gamesan

Sebarkan artikel ini
Dok. Media | Diduga Kades Gamesan, Kecamatan Maba, (tanda panah) Mendukung Salah Satu Paslon Bupati Haltim

HALTIM, JELAJAHPOST.COM | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Timur (Haltim) didesak untuk segerah mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Desa (Kades) Gamesan, Kecamatan Maba.

Karena diduga terlibat dalam politik praktis, dugaan tersebut mencuat setelah Kades tersebut terlihat menghadiri kegiatan salah satu kandidat calon kepala daerah Haltim. Bahkan dengan jelas mendukung salah satu pasangan calon tersebut.

Sesuai dengan regulasi dan informasi yang dihimpun Jelajahpost.com, keterlibatan Kades Gamesan dianggap melanggar prinsip netralitas yang wajib dipegang oleh aparatur desa, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Tindakan ini dinilai akan memicu kekhawatiran masyarakat setempat, yang seharusnya seorang Kades harus fokus pada pembangunan desa dan melayani masyarakat, bukan terlibat politik praktis.

Seorang tokoh masyarakat Gamesan yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Kades tersebut.

“Kepala desa adalah pemimpin masyarakat yang seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak. Keterlibatan dalam politik praktis bisa memecah belah masyarakat, “kesalnya, saat ditemui Jelajahpost.com, Jumat (22/11/24)

“Bawaslu harus tegas, kalau benar terbukti. Sanksi administrasi maupun hukum harus diterapkan agar menjadi efek jera juga bagi kepala desa lain, “sambungnya.

Selain Bawaslu, sejumlah tokoh masyarakat juga meminta Pj Bupati Haltim untuk mengambil langkah tegas, dan turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Desa Gamesan.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, kepala desa punya tanggung jawab besar untuk menjaga netralitas dan profesionalitas. Jika ini dibiarkan, akan merusak citra pemerintah daerah, “sebut salah satu tokoh masyarakat lainnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Bawaslu Haltim belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pelanggaran ini. Masyarakat berharap agar tindakan tegas segera diambil guna menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil di Halmahera Timur (As)