HALTIM, JELAJAHPOST.COM | Di tengah upaya efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) justru menggelontorkan dana fantastis sebesar Rp7.775.840.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kerja sama publikasi media, surat kabar, jurnal, dan majalah.
Kebijakan tersebut menuai sorotan tajam dari berbagai pihak karena dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang seharusnya menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Aktivis muda Haltim, M. Asrul, menilai penggunaan anggaran tersebut sarat dengan kejanggalan dan bahkan mengarah pada indikasi praktik korupsi.
“Anggaran sebanyak itu jika dialihkan untuk sektor pendidikan akan jauh lebih bermanfaat. Tapi ini justru dipakai untuk kontrak media, yang tidak jelas urgensinya, “ujarnya pada Jumat (18/4/25)
Tak hanya itu, Asrul juga menyoroti peran Bupati dan Wakil Bupati Haltim yang dinilai pasif dalam pengambilan kebijakan. Ia menuding bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Haltim lebih dominan dalam pemerintahan, hingga terkesan kepala daerah hanya menjadi “boneka”.
“Sekda terlalu dominan. Jangan sampai Bupati dan Wakil Bupati hanya jadi simbol tanpa kekuasaan yang nyata. Pemerintahan Haltim hari ini seolah-olah dikendalikan oleh Sekda, “bebernya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi Pemerintah Daerah maupun Dinas Kominfo Haltim, terkait alokasi anggaran kerja sama media yang menuai kontroversi. (@s)
