HALSEL, JELAJAHPOST.COM | Carteker Kepala Desa (Kades) Pulau Gala, Kecamatan Joronga, Halmahera Selatan (Halsel) Muliasari Wigati, diduga mengalihkan anggaran pangan dari dana desa (DD) tahun anggaran (TA) 2025.
Realisasi anggaran ketahanan pangan tahun 2025 sebesar Rp.180 juta 20 persen dari DD 2025 hanya Rp.100 juta, sementara sisanya Rp.80 juta tidak diketahui pertanggungjawabannya.
Hal itu diutarakan sejumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Gala, yang mempertanyakan sisa anggaran tersebut. Menurut BPD, anggaran itu diduga kuat diperuntukan untuk kepentingan pribadi.
“Anggaran ketahanan pangan merupakan program strategis pusat atau nasional, namun Kades mengalihkan anggaran itu entah kemana. Ini jelas menyalahi aturan,”jelas salah satu BPD, Jumat (11/07/2025)
Padahal, menurut Keputusan Menteri nomor 3 tahun 2025 terkait ketahanan pangan desa, ketahanan pangan direalisasikan secara inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan, minimal dan wajib 20% dari dana desa.
Selain itu, BPD menyoroti terkait keterlibatan Fahri Masdan, suami dari Kades Pulau Gala yang selalu dilibatkan dalam hal pemerintahan, admistrasi bahkan tahap pencairan. Padahal Fahri tidak ada jabatan di pemerintahan desa.
“Fahri ini, sering mewakili istrinya diberbagai urusan administrasi, sampai dengan pencairan dana desa. Ini aneh, Fahri tidak ada jabatan sama sekali di pemerintah desa,”ujarnya.
Seorang masyarakat Pulau Gala, enggan disebutkan namanya ketika ditemui juga mengutarakan keluhannya, terkait Kades yang kerap kali tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin.
“Kades ini, sering menagih sendiri hutang suaminya kepada nelayan. Suaminya kan pembeli ikan, jadi sering siapkan BBM untuk nelayan, “terangnya
Padahal beberapa bulan kemarin cuaca sangat extrim, nelayan yang sudah ambil BBM tidak bisa beroperasi (mancing) sehingga belum ada pemasukan hasil tangkapan ikan
“Katanya juga kariawan suaminya yang juga staf di pemerintah desa. Gaji mereka itu dipotong untuk membayar hutang mereka kepada suaminya, “lanjut warga itu.
“Kades tidak mencerminkan seorang pemimpin. Masa ia utang pribadi ke suaminya, gaji kaur desa dipangkas. Sungguh kurang etis sebagai pemimpindi desa, “sesalinya. (Red)
