JAKARTA, JELAJAHPOST.COM | Puluhan massa yang tergabung dalam Front Halmahera Timur (Front Haltim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI)
Mereka mendesak Menteri ESDM mengembalikan sistem Minerba Online Monitoring System (MODI) PT. Adhita Nikel Indonesia (ANI) ke data sebelumnya, dimana pemilik saham mayoritas tercatat atas nama Burhanudin Leman Djailani.
Dipimpin oleh M. Asrul, selaku Kordinator Aksi menegaskan, bahwa Burhanudin Leman Djailani adalah pemilik sah PT. ANI berdasarkan akta notaris dan keputusan Kementerian Hukum dan HAM sejak 2007. Namun, terjadi dugaan manipulasi kepemilikan melalui penerbitan akta baru yang memasukkan nama pihak lain, termasuk Bob Brata Djaya dan rekan-rekannya.
“Asal-usul kepemilikan PT. ANI jelas, ada dokumen sah yang membuktikan bahwa Burhanudin Leman Djailani adalah pemilik saham mayoritas dan Direktur Utama, “tegas dalam orasinya pada Jumat(28/2/25)
“Perubahan yang terjadi belakangan ini diduga kuat merupakan tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pihak tertentu, “sambung Asrul.
Massa aksi menyampaikan dua tuntutan utama yaitu:
Mendesak Menteri ESDM RI untuk mengembalikan MODI PT. ANI ke data awal yang mencatat Burhanudin Leman Djailani sebagai pemegang saham mayoritas.
Meminta Menteri ESDM RI menghadirkan dokumen persetujuan substansi atas penerbitan MODI PT. ANI, yang diduga tidak memiliki Surat Keputusan (SK) pendukung.
M. Asrul juga membantah klaim kepemilikan PT. ANI oleh pihak lain, termasuk H. Hutomo Mandala Putra Cs. Menurutnya, klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Sebagai putra daerah, saya menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat lokal demi kesejahteraan Halmahera Timur, “imbunya.
“Jika PT. ANI dikelola oleh putra daerah yang sah, hasil tambang akan lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, “ujar Asrul. (As)
