JAKARTA, JELAJAHPOST.COM | Koordinator Aksi, M. Asrul, menyatakan bahwa Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) akan terus mengawali perjuangan melawan ketidakadilan demokrasi yang terjadi di Maluku Utara.
“Kami telah menyelesaikan isu kajian dan menyiapkan setingan aksi yang matang. Kami menduga ada intervensi penuh dari elite nasional untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4, Serly-Sarbin. Ini adalah bentuk perwujudan demokrasi yang tidak boleh dibiarkan, “tegas Asrul, Minggu (11/01/25)
Hasil kajian isu dan temuan dugaan kecurangan dalam pilkada Maluku Utara.
Asrul menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) harus segera mendiskualifikasi pasangan calon Serly-Sarbin, karena dugaan keadaan yang terjadi.
Selain itu, DKPP diminta memecat Ketua KPU dan Bawaslu Maluku Utara yang diduga berkompromi dengan pihak tertentu demi memenangkan pasangan tersebut. Adapun tuntutan AMMU :
1. Mahkamah Konstitusi segera mendiskualifikasi pasangan calon no urut 4 srly Sarbin
2. DKPP segera memecat Ketua KPU dan Bawaslu Maluku Utara atas dugaan keterlibatan dalam kecurangan.
3. DPRD RI segera mencari solusi atas dugaan intervensi elite nasional yang melibatkan diri di pilkada maluku utara untuk kepentingan investasi modal dan oligarki.
4. Presiden Prabowo Subianto diminta memecat Tito Karnavian (Mendagri), Samsudin (Pejabat Gubernur), dan Abubakar Abdullah (Penjabat Sekda) atas dugaan intervensi dan mengarahkan dan intimidasi SKPD untuk mendukung pasangan calon gubernur maluku utara nomor urut 4.
“Solidaritas Melawan Ketidakadilan AMMU Ini bukan hanya perjuangan untuk Pilkada, tetapi juga perjuangan melawan oligarki dan dominasi modal dalam demokrasi kita. Kami akan terus bergerak hingga keadilan ditegakkan, “pungkas Asrul.
Aksi lanjutan yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dan aliansi. (As)
