Oleh: Nafiar Kuthani
Siapa sangka, hari ini kita bisa melihat—baik secara langsung maupun melalui media sosial—betapa rakyat dihebohkan dengan gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai kota di negeri yang kita cintai. Kesadaran rakyat semakin tumbuh terhadap peristiwa-peristiwa yang tiap hari mencekik kehidupan: kesulitan ekonomi yang kian berat ditambah dengan pengambilan keputusan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak adil. Kebijakan-kebijakan tersebut sama sekali tidak memberi dampak positif bagi rakyat, justru memicu amarah yang meluas.
Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat sedang memasuki fase baru. Mengapa demikian? Karena semua ini akan tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa. Rakyat telah lama menyaksikan berbagai praktik kekuasaan yang sarat dengan aristokrasi, kapitalisme, dan otoritarianisme.
Tahun ini seharusnya menjadi momen yang membahagiakan—peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun, kenyataannya berbalik. Pada 13 Agustus, rakyat Pati memulai demonstrasi besar-besaran. Amarah tak terbendung, terbukti dengan seruan lantang yang menuntut turunnya Bupati Pati. Kebijakan pemerintah daerah, khususnya kenaikan pajak, dinilai sangat merugikan masyarakat.
Gelombang ini tidak berhenti di Pati saja. Poster-poster perlawanan dan sorakan rakyat menyebar ke berbagai kota: Jakarta, Makassar, Solo, Surabaya, Bandung, NTB, Jogja, dan lainnya. Tuntutannya sama: kebijakan pemerintah tidak menghadirkan solusi bagi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, justru semakin menantang kekuatan rakyat. Tak terduga, gerakan ini membludak di depan kantor-kantor DPR. Fasilitas umum rusak, benturan dengan aparat tak terhindarkan, hingga menimbulkan korban jiwa. Semua ini menyingkap bagaimana kekuasaan sering kali memainkan gejolak di tengah rakyat.
Namun, demonstrasi ini bukan sekadar luapan amarah. Dari sini, kita bisa belajar bagaimana perjalanan demokrasi Indonesia hari ini telah jauh menyimpang dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, ketuhanan, serta musyawarah yang seharusnya menjadi ruh demokrasi Pancasila semakin hilang. Demokrasi kita kian tidak sehat, terjebak dalam pusaran dekolonisasi yang dikendalikan oleh rezim berkuasa.
Konflik demi konflik muncul di tengah carut-marut sistem yang kacau, sementara rakyat dipaksa tunduk pada kinerja pemerintahan. Ironisnya, pejabat negara hidup bergelimang kemewahan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela dalam struktur pemerintahan. Apakah kita bisa menganggap semua ini hal biasa? Tentu tidak.
Perjuangan demokrasi adalah hal yang paling utama. Jika kita membiarkannya mati, maka kita semua berada di ambang kehancuran. Karena itu, Pati menggaungkan semangat perjuangan sebagai bagian dari penyelamatan demokrasi. Jakarta, Bandung, Jogja, dan banyak kota lainnya ikut berdiri membela demokrasi.
Di tulisan ini saya ingin menegaskan: kesadaran masyarakat semakin tumbuh, militansi semakin terlihat. Di tengah semua itu, kita patut memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Mas Affan Kurniawan, yang telah mengakhiri napas perjuangannya. Mas Affan adalah kita, dan kita adalah Mas Affan. Ia sosok pahlawan penting yang patut menjadi cermin bagi kita semua.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa menempatkan beliau di surga-Nya. Terima kasih, Mas Affan—engkau telah mengajarkan kita arti kemanusiaan yang sesungguhnya.
