JAKARTA, JELAJAHPOST.COM — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah V DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian sekaligus sikap kritis mahasiswa terhadap kondisi perekonomian nasional dan praktik pengelolaan anggaran negara.
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan pokok. Pertama, mereka mendesak adanya audit menyeluruh serta transparansi atas seluruh anggaran DPR yang selama ini dinilai tertutup dan tidak mencerminkan asas keadilan bagi rakyat. Kedua, ISMEI menyerukan reformasi total sistem perwakilan rakyat, bahkan sampai pada wacana penghapusan DPR dalam bentuknya sekarang untuk digantikan dengan lembaga legislatif yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan hanya pada elite politik.
Selain itu, mahasiswa juga mendorong agar gerakan rakyat dan mahasiswa di berbagai daerah tetap fokus pada akar persoalan bangsa. Mereka menilai isu-isu pengalihan yang kerap dimainkan oleh penguasa hanyalah strategi untuk meredam gelombang protes masyarakat.
Koordinator aksi sekaligus Ketua ISMEI Wilayah V DKI Jakarta, Syahdan Ramanda, menegaskan bahwa aksi ini murni gerakan moral mahasiswa.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan konflik, tetapi untuk memperjuangkan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat kecil. DPR harus diaudit secara transparan agar publik tahu bagaimana uang negara dikelola,” tegas Syahdan di sela-sela aksi.
Aksi demonstrasi yang dimulai sejak pukul 14.00 hingga 17.30 WIB itu berlangsung kondusif. Aparat keamanan tampak melakukan pengawalan ketat, sementara mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka dengan orasi, spanduk, serta pernyataan sikap tertulis.
Di akhir aksi, massa menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu transparansi anggaran DPR.
“Kami akan tetap turun ke jalan jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti. Mahasiswa tidak akan berhenti sampai pemerintah benar-benar mendengar dan bertindak nyata,” tambah Syahdan.
Melalui aksi ini, ISMEI Wilayah V DKI Jakarta berharap agar pemerintah, khususnya DPR RI, dapat membuka diri terhadap tuntutan publik demi terciptanya pengelolaan anggaran negara yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. (Asrul)
