HALSEL, JELAJAHPOST.COM | Selama 2 (dua) tidaka adanya pelayanan pembuatan kartu tanda pendaftaran pencarian kerja AK/1 (kartu kuning) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halmahera Selatan.
Hal itu dikeluh sejumlah warga dari berbagai desa di Halmahera Selatan (Halsel). Berhasil diwawancara seorang masyarakat yang ingin membuat kartu kuning, merasa bingung. Pasalnya dua hari pulang balik selalu tidak ada petugas untuk pelayanan.
“Saya dan yang lain bingung, 2 hari tidak ada pelayanan, padahal banyak yang mau bikin kartu kuning. Ini kan salah satu syarat untuk kita melamar kerja. Katanya petugas pelayanan sedang ikut Kadis ke Obi,”kata warga itu, Jumat (18/10/24)
Sejumlah masyarkat mengaduhkannya ke Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Sait Alkatiri. Dia menyayangkan ketidakbecusannya pelayanan di Dinas Nakertrans tersebut.
“Ini Pencaker (pencari kerja) bingung, kenapa 2 hari tidak ada pelayanan. Banyak pencaker datangi kantor Disnakertrans untuk pengurusan kartu AK-1 sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan, ternyata tidak ada petugas pelayanan,”kesal Sait
Pria yang biasa disapa Bib itu mulai melakukan monitoring dan investigasi. Ternyata apa yang dikeluhkan sejumlah pencaker tersebut memang benar adanya.
“Dari hasil investigasi dan monitoring kami LSM LIRA, terhadap pelayanan di kantor Disnakertrans memang tidak terlihat petugas pelayanan pembuatan kartu AK-1,”ungkapnya
Sementara banyak keluhan dari pencaker, dan ternyata, Kadis (kepala dinas) dan petugas pelayanan lagi kegiatan di Kecamatan Obi.
“Petugas pelayanan juga ikut serta dalam kunjungan Kadis ke perusahaan PT. Wanatiara Persada dan PT. Harita di Pulau Obi. Ada apa sebenarnya,”kesalnya lagi
Bib menyebut, Kadis Nakertrans Noce Totononu, tidak paham betul tentang topoksi sebagai pelayanan publik untuk masyarakat maupun pencaker di Kabupaten Halmahera Selatan.
“Kadis ini kelihatan lebih mementingkan urusan pribadinya dari pada pelayanan sebagai abdi negara terhadap masyarakat. Patut diduga juga Kadis Nakertrans dalam rangka kunjungan ke perusahaan juga tidak memiliki izin atau SPT dari Bupati atau Sekda,”sebutnya
“Oleh karena itu LSM Lumbung Informasi Rakyat, mendesak Sekda maupun Pejabat Bupati Halsel untuk mencopot, jabatan Noce Totononu sebagai Kadis Nakertrans. Karna tidak becus melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat,”tegas Bib, Ketua LSM LIRa.
Ketika dihubungi via whatsapp, Kadis Nakertrans, Noce Totononu sama sekali tidak merespon hingga berita ini ditayangkan. (Red)
