HALTIM, JELAJAHPOST.COM | Pembangunan mess (asrama) milik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut) yang berlokasi di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, menuai kontroversi dengan berbagai penyimpangan.
Pasalnya, proyek tersebut diduga kuat menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut.
Hingga saat ini, aparat penegak hukum (APH) di Maluku Utara terkesan diam dan tidak mengambil tindakan terhadap dugaan penyelewengan anggaran ini.
Berdasarkan hasil investigasi, proyek pembangunan ini, diduga melibatkan skema suap antara BPK dan Pemerintah Daerah (Pemda) Haltim. Hal ini diyakini dilakukan untuk menutupi sejumlah temuan besar terkait penyalahgunaan anggaran dibeberapa dinas di Kabuapaten Halmahera Timur.
Dugaannya mengerucut di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan Dinas Keuangan dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Haltim.
Investigasi juga mengungkap bahwa terdapat anggaran sebesar Rp.9 miliar yang dialokasikan melalui Surat Keputusan Bupati Haltim Nomor 03 Tahun 2022 dan Nomor 20 Tahun 2023. Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk hibah kepada LSM dan Organisasi Kepemudaan (OKP).
Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan secara merata, sementara dalam Laporan Hasil Keuangan Pemerintah (LHKP) Daerah Haltim, tidak ditemukan adanya masalah terkait anggaran ini. Indikasi penyimpangan ini menambah kecurigaan terhadap praktik manipulasi laporan keuangan di Pemda Haltim.
Sekjen Ampera, Muhibu Mandar, menegaskan bahwa BPK yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan keuangan di Pemda Haltim harus lebih fokus pada beberapa dinas terkait. Dinas Keuangan, BPMD, PU Perkim, dan Kesbangpol menjadi sektor yang dinilai memiliki potensi penyimpangan yang besar.
Pihaknya juga mendesak agar BPK tetap independen sesuai mandat negara dan tidak terlibat dalam praktik kongkalikong dengan Pemda Haltim.
“Kami memiliki bukti kuat yang menunjukkan adanya kerja sama antara BPK Malut dan Pemda Haltim, termasuk keterlibatan salah satu kontraktor yang diduga akan mengamankan kepentingan BPK dalam proyek-proyek di Haltim. Kesepakatan itu baru saja terjadi beberapa minggu lalu di Kantor BPK, “ungkap Muhibu Mandar kepada Jelajahpost.com, Senin (24/2/25)
Atas dasar itu, Ampera meminta agar BPK yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemda Haltim lebih transparan dan tidak mencoba membangun komunikasi yang bertujuan untuk pengamanan atau komitmen yang merugikan keuangan daerah.
“BPK harus independen sesuai mandat negara dan tidak terlibat dalam praktik kongkalikong dengan Pemda Haltim, “pintahnya.
Selain itu, mereka juga mendesak agar aparat penegak hukum segera bertindak dan menindaklanjuti dugaan suap serta penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Halmahera Timur.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan dalam upayah mengkonfirmasi BPK Perwakilan Malut dan Pemda Haltim, sehingga belum ada pernyataan resmi terkait dugaan ini. (As)
