HALSEL, JELAJAHPOST.COM — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Safiun Rajulan menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/11/2025).
Mewakili Bupati Halmahera Selatan, Safiun Rajulan menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh memperkuat kebijakan fiskal yang lebih transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Halsel.
Dalam pandangan PKS yang menyoroti upaya optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja, Sekda menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi. Pemanfaatan teknologi digital, harmonisasi kebijakan perpajakan pusat–provinsi–kabupaten, serta penguatan tata kelola BLUD RSUD menjadi fokus utama tahun anggaran 2026.
“Pemerintah juga memastikan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, irigasi, drainase, sanitasi, hingga fasilitas pelayanan publik tetap berjalan sesuai target. Sementara kegiatan perawatan fasilitas yang belum prioritas akan ditunda atau digabungkan demi efektivitas anggaran,” jelas Safiun.
Menanggapi pandangan kritis dan konstruktif Fraksi Golkar, Sekda menyampaikan apresiasi atas komitmen Golkar dalam mengawal kebijakan fiskal daerah. Ia menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda APBD 2026 secara ringkas telah mengikuti format resmi, namun seluruh data teknis, baseline, evaluasi, dan strategi pembangunan sudah tercantum lengkap dalam RKPD dan KUA-PPAS.
Safiun memastikan pemerintah siap menyampaikan paparan teknokratis lebih mendalam dalam pembahasan lanjutan bersama Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, termasuk merespons catatan terkait pengawasan belanja konsumtif, transparansi paket pekerjaan, dan perbaikan indikator program strategis.
“Terkait rekomendasi Golkar mengenai perbaikan belanja publik, revisi indikator program strategis, hingga peningkatan belanja modal pada sektor produktif, seluruh catatan tersebut akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan bersama Banggar,” ujar Safiun.
Ia juga menyoroti rekomendasi mengenai pengoperasian kembali Cold Storage dan Pabrik Es di Desa Sagawele, yang dinilai penting untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan. OPD terkait diminta menindaklanjuti kendala teknis yang selama ini menghambat pemanfaatan fasilitas tersebut.
Menutup tanggapannya, Sekda Safiun Rajulan menyampaikan bahwa pemerintah daerah berharap seluruh proses pembahasan Rancangan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan produktif hingga menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Semoga Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera disetujui dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Halmahera Selatan,” tutupnya.
Reporter : Awhy
