HALSEL, JELAJAHPOST.COM | Dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah Pulau Obi ternyata sangat masif dilakukan, berdalil untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79 tahun.
Penulusuran Jelajahpost.com di lapangan, ternyata tidak hanya 1 (satu) sekolah melainkan hampir seluruh sekolah di Pulau Obi, khususnya di Kecamatan Obi (Obi induk) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel)
Ditemui, sejumlah warga di Desa Buton Kecamatan Obi, selaku orang wali murid, tidak ingin nama mereka dipublis mengungkapkan, jika setiap tahun sekolah selalu membebankan biaya tanpa ada pemberitahuan sebelumnya (rapat) bersama orang tua wali murid.
“Itu pasti, setiap tahun, HUT Indonesia sekolah akan meminta para siswa untuk membayar seragam kegiatan, itu berfariasi, seperti SD itu Rp. 130 ribu rupiah per siswa. Jika tidak bayar siswa diancam tidak bisa ikut kegiatan, contohnya seperti gerak jalan dan kegiatan lain, “ungkap sala satu dari mereka di RSUD Obi, pada Rabu (31/7/24) kemarin.
Namun mereka mengakuh sudah terbiasa dengan hal seperti itu, karena tidak hanya disaat hari besar saja, tetapi jika ada kegiatan lain pasti akan dibebankan kepada orang tua wali murid.
“Sudah terbiasa jadi ya begitu saja, kalian bilang pendidikan itu gratis, itu bohong, di Obi hampir semua sekolah SD sampai SMA tidak gratis, “kata mereka
Anak saya SD ikut gerak jalan, dan sudah mulai latihan setiap hari di sekolah. Tidak dibayar sudah pasti anak saya akan ngotot, karena nantiny tidak bisa ikut kegiatan, Jadi percuma latihan setiap hari, kalau tidak bayar 130 ribu tidak bisa ikut gerak jalan.
“Itu baru anak-anak yang SD belum lagi yang SMP dan SMA, namun untuk tahun ini, saya yang ada anak SMP juga hanya bisa membayar untuk SD saja, karena SMP dan SMA sudah pasti lebih mahal lagi, “ungkap salah satau orang tua wali murid.
Lebih lanjut, wartawan Jelajahpost dan dua media lainnya, mencoba melakukan konfirmasi ke salah satu Kepala Sekolah (Kepsek) SD Desa Buton, namun beliau sedang berada di ibu kota Labuha. Dikonfirmasi melalui telepon seluler dan pesan watshap namun tidak digubris hingga berita ini ditayangkan.
Sementara itu, salah satu Kepsek SD di Kecamatan Obi berhasil dikonfirmasi melalui telepon seluler, mengatakan bahwa memang beberapa sekolah melakukan hal itu untuk memperingati HUT Republik Indonesia ke-79 tahun 2024.
Karena menurut dia, untuk pengadaan kostum atau seragam kegiatan seperti itu tidak masuk dalam anggaran dana Bantuan Ongkos Sekolah (BOS). Bahkan sempat mengintervensi kinerja tugas wartawan hanya untuk mencari kesalahan orang.
“Hal kegiatan seperti itu tidak masuk dalam dana BOS. Jadi saya tahu banyak wartawan, di Halsel maupun pulau Obi, ini hanya sering mencari kesalahan orang, “kata Kepsek ketika dikonfirmasi, pada Kamis (1/8/24) kemarin.
Menanggapi Hal itu Ketua DPC Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Halsel, Ruslan Waisamola, menyampaikan bahwa, tugas seorang jurnalistik atau wartawan adalah selain pengontrol, juga mencari, mengumpul dan mempublikasi data dari hasil penulusuran di lapangan.
”Kinerja yang dilakukan teman-teman media sudah sesui dengan prosedur dan undang-undang pers, “kata Ruslan, Sabtu (3/8/24)
Untuk itu Ketua LSM KCBI mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Halsel untuk segera memanggil dan dimintai keterangan, serta mengevaluasi para kepala sekolah di Kecamatan Obi.
“Karena pungli di pendidikan sangat tidak di anjurkan, apa pun bentuknya. Jika ada indikasi dugaan, Dinas Pendidikan Halsel harus segerah ambil langkah. Memanggil dan mintai keterangan kepada para Kepsek di Obi, “tegasnya
“Dan pastinya, kita bersama teman-teman media akan mengcover langkah Dinas Pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan terbebas dari pungutan liar apapun bentuknya, apalagi ada kepsek yang mengatakan kegiatan seperti itu tidak masuk dalam dana BOS, saya rasa ini keliru dan perlu ditelusuri lebih lanjut, “pungkas Ketua DPC LSM KCBI itu. (Mars)
