HALSEL, JELAJAHPOST.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Halmahera Selatan melayangkan kritik keras terhadap Rancangan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (19/11/25).
Pandangan fraksi yang dibacakan Ketua Fraksi Golkar, Rustam Ode Nuru, menyoroti penurunan struktur anggaran, lemahnya kinerja OPD, hingga ketimpangan belanja yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Golkar meminta seluruh OPD lebih selektif dan normatif dalam pengambilan kebijakan, agar tidak memicu kegaduhan publik. Mereka juga mendesak peningkatan pengawasan APIP serta koreksi terhadap belanja konsumtif, proyek “copy-paste”, dan kebijakan yang tidak transparan.
Dalam Ranperda APBD 2026, pendapatan daerah diajukan sebesar Rp1,71 triliun dan belanja mencapai Rp1,72 triliun, sehingga terjadi defisit lebih dari Rp10 miliar. Dari total belanja tersebut, lebih dari Rp1,17 triliun digunakan untuk belanja operasi, sementara belanja modal hanya sekitar Rp180 miliar.
“APBD 2026 berpotensi gemuk untuk administrasi tapi kurus untuk pembangunan. Rakyat tidak akan merasakan perubahan jika pola ini terus dibiarkan,” tegas Rustam.
Golkar juga menyoroti lambatnya penyelesaian DBH terhutang oleh Pemprov, ketidaksiapan program pembangunan berbasis zonasi, rendahnya IPM, serta tingginya angka stunting. Belanja hibah dan bansos disebut belum transparan dan kerap tidak tepat sasaran.
Di sisi lain, Golkar mendesak Pemda lebih agresif mengejar pendanaan pusat, bukan hanya menunggu transfer rutin, serta mendorong inovasi dalam penguatan PAD.
Pidato Bupati tentang APBD 2026 juga dianggap terlalu normatif dan minim evaluasi. “Pemerintah tidak boleh alergi kritik. Golkar tidak akan menjadi stempel karet,” tegasnya.
Meski demikian, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan perbaikan menyeluruh dalam struktur anggaran dan arah kebijakan pembangunan.
Reporter : (Awhy)
