Soal Penlok Tol Desari, SAPU Siap Turun ke Jalan di Hari Kemerdekaan
PABUARAN, JELAJAHPOST.COM|Presidium Suara Warga Pabuaran (SAPU) memutuskan akan menggelar aksi massa pada Minggu, 17 Agustus 2025 menuntut pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi, terkait proses penetapan lokasi (penlok) Tol Depok–Antasari (Desari) Sesi 3. Penlok yang akan segera ditandatangani ini dinilai berpotensi kembali merugikan warga terdampak di Pabuaran.
Keputusan aksi diambil melalui rapat koordinasi pada 12 Agustus 2025 yang dihadiri perwakilan warga, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota SAPU. Tanggal 17 Agustus dipilih karena memiliki makna simbolis: hari kemerdekaan yang seharusnya menjadi momentum kebebasan rakyat, namun warga Pabuaran merasa masih “dijajah” oleh kebijakan pengadaan lahan yang tidak adil.
Aksi akan dipusatkan di depan Pasar Rebo Citayam, bertepatan dengan agenda kedatangan Gubernur untuk meresmikan pasar dan meninjau underpass Citayam. SAPU menilai momen ini tepat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Penetapan lokasi Tol Desari merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah direncanakan sejak 2006, namun baru dijalankan pada 2022. Prosesnya dinilai tidak transparan, khususnya dalam penentuan nilai ganti rugi dan mekanisme negosiasi lahan.
Tahapan negosiasi yang diwajibkan undang-undang tidak pernah dilakukan, bahkan langsung dibawa ke pengadilan tanpa musyawarah dengan warga.
Adapun point tuntutan aksi sebagai berikut : Pembentukan tim negosiasi independen di bawah koordinasi Ombudsman dan Kementerian ATR/BPN, Fasilitasi proses negosiasi yang adil sebelum penetapan ganti rugi dan Penetapan nilai kompensasi yang layak sesuai harga pasar dan kondisi warga terdampak.
Presidium SAPU Muhammad Abdul Mukhyi mengatakan, tidak akan menyerah sebelum kepastian status hak warga terpenuhi sebagaimana tuntutan mereka.
“Kami tidak akan mundur. Kami akan turun ke jalan untuk memastikan hak-hak warga Pabuaran dilindungi,” tegas Muhammad Abdul Mukhyi.
“Ini bukan sekadar soal angka, ini soal keadilan bagi warga yang tanahnya diambil untuk proyek tol,” tambah Mochdar Soleman.
Jalal Abduh menekankan, “Tuntutan ini akan kami bawa langsung ke kantor ATR/BPN dan titik strategis lainnya.”
SAPU mengajak seluruh warga Pabuaran dan masyarakat terdampak Tol Desari untuk bersatu menuntut transparansi penuh dan kebijakan pengadaan lahan yang adil. (Red)
