HALTIM, JELAJAHPOST.COM | Kordinator Solidaritas Anti Korupsi Halmahera Timur (SAKTI-HALTIM), memberikan penegasan dan tekanan kepada pihak Polisi Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Ternate, Maluku Utara (Malut) agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Sekertaris Daerah (Sekda) Haltim.
Kordinator Sakti-Haltim Sutriyadi Anwar mengatakan bahwa, solidaritas tersebut merupakan wadah bagi masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil dan transparan.
“Kami, sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, akan terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar konsisten menyelesaikan kasus korupsi Sekda Haltim, “tegas Sutriyadi kepada Jelajahpost.com, Kamis (25/7/24)
Dikatakan, Sakti-Haltim juga akan berkoordinasi dengan kawan-kawan independen di Jakarta untuk mengadakan unjuk rasa jilid II (dua) secara besar-besaran. Mengingat adanya dugaan kuat korupsi yang melibatkan Sekda Halmahera Timur.
Selain itu Sutriyadi menyebut bahwa, ada beberapa tuntutan utama yang akan disampaikan pada unjuk rasa jilid dua nantinya, yaitu mendesak Polda Malut untuk segera mengusut dugaan keterlibatan Sekda Haltim terkait jual beli rekomendasi tata ruang.
“Kasus ini harus diselidiki dengan transparan dan tuntas, mengingat dampaknya yang sangat merugikan masyarakat dan lingkungan, “cetusnya.
Mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera memerintahkan Kapolres Haltim agar menyelesaikan dugaan korupsi anggaran COVID-19 senilai Rp 16.7 miliar. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk penanganan pandemi yang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Meminta Polda Malut untuk menyelidiki dugaan kasus tambang ilegal di Halmahera Timur dan segera menangkap aktor mafia tanah yang terlibat.
“Kegiatan tambang ilegal ini juga tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga merampas hak-hak masyarakat setempat, “bebernya.
“Dan menindak tegas dan tanpa pandang bulu setiap pihak yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi, baik itu pejabat tinggi maupun pihak lainnya, “tambah Sutriyadi.
Lebih lanjut Sutriadi Anwar meminta kepada pihak terkait untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik mengenai perkembangan kasus-kasus yang dimaksud.
“Hal ini perlu, agar masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, “ucapnya.
Menurut Sutriadi, masyarakat Halmahera Timur tidak boleh terus-menerus menjadi korban ketidakadilan dan praktik korupsi.
“Maka kami mendesak aparat penegak hukum untuk menunjukkan keberanian dan komitmen mereka dalam memberantas korupsi, “desak Kordinator Sakti-Haltim itu.
Sakti-Haltim akan terus mengawal kasus ini dan melakukan berbagai aksi serta upaya untuk memastikan bahwa keadilan harus ditegakkan.
“Dan kami mengajak seluruh masyarakat dan elemen lainnya untuk bersatu dalam perjuangan melawan korupsi demi masa depan Halmahera Timur yang lebih baik dan bersih dari korupsi, kami juga akan melanjutkan aksi jilid dua di Polres Halmahera Timur dan di Kejari untuk lebih Serius menyelidiki dugaan korupsi Sekda Halmahera Timur, ” tutup Sutriyadi. (Asrul)
