HALSEL, JELAJAHPOST.COM | Ratusan warga Wayaloar, Halmahera Selatan (Halsel) turun ke jalan menyampaikan protes terkait pernpanjangan Surat Keputusan (SK) Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Sateri Odu, yang dilakukan secara 3 (tiga) kali beruntun.
Suara penolakan terhadap Penjabat (Pj) Kepala Desa Wayaloar, Seteri Odu, semakin menguat. Ratusan warga turun menyampaikan protes terkait perpanjangan Surat Keputusan (SK) Pj Kades yang dilakukan hingga tiga kali berturut-turut,
Menurut mereka keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Mereka juga menilai perpanjangan SK Kades Wayaloar melanggar ketentuan. Wargapun mempertanyakan dasar perpanjangan SK tersebut serta menuntut sikap transparan dari Bupati Halmahera Selatan dan Kepala Dinas BPMD.
“Perpanjangan SK tiga kali itu janggal dan bertentangan dengan aturan. Kami minta Bupati dan Kadis BPMD menjelaskan dasar hukumnya kepada masyarakat,”tegas seorang warga dalam aksinya, Jumat (12/12/2025)
Langkah Pemkab Halsel tidak menunjukkan komitmen terhadap regulasi, serta mengabaikan keresahan warga yang sejak awal meminta evaluasi kinerja Pj Kades Wayaloar.
“Transparansi APBDes 2025 juga sudah kami persoalkan selain persoalan SK, kami sangat menyoroti pengelolaan APBDes Tahun 2025 ini,”ujarnya.
Berdasarkan baliho resmi yang dipasang pemerintah desa, Desa Wayaloar mengelola anggaran sebesar Rp 1.975.282.712, dengan alokasi belanja yang mencapai Rp 893.931.600. Namun masyarakat merasa jumlah belanja tersebut tidak tercermin dalam pembangunan desa.
“Di lapangan, warga hanya melihat pembangunan pagar sepanjang 400 meter dan dua unit kendaraan roda tiga (viar) yang direalisasikan,”sebut seorang tokoh masyarakat.
“Selebihnya tidak ada kegiatan lain. Sisa anggaran ratusan juta itu ke mana? Kami minta transparansi dan audit khusus,”tambahnya
Pelayanan Pemerintahan Desa juga dinilai melemah selama masa jabatan Seteri Odu, warga selalu mengeluhkan pelayanan administrasi yang tidak berjalan efektif.
“Minimnya komunikasi dan sosialisasi program, tidak adanya laporan terbuka terkait realisasi anggaran dan kegiatan desa. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemdes semakin menurun,”bebernya
Desakan pencopotan menguat karena berbagai persoalan tersebut, warga dengan tegas meminta agar Seteri Odu segera dicopot dari jabatan Pj Kades Wayaloar. Mereka menilai yang bersangkutan tidak lagi layak memimpin dan telah gagal menjalankan amanah pemerintahan desa.
Warga juga menegaskan bahwa mereka siap melakukan aksi lanjutan apabila Pemkab Halsel tetap tidak merespons tuntutan masyarakat. Mereka menunggu tindakan Pemkab Halsel
Hingga berita ini diterbitkan.
Sementara ini belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Halsel mengenai perpanjangan SK Pj Kades maupun dugaan ketidaktransparanan pengelolaan APBDes. (Red)
