HALSEL, JELAJAHPOST.COM | Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar rapat koordinasi (rakor) pencegahan tindak pidana MCP KPK tahun 2024, bersama tim Satgas Direktorat 5 (lima). Bertempat di Aula Kantor Bupati, pada Senin 14 Oktober 2024.
Abdul Haris selaku Ketua Satgas Direktorat 5 wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua Selatan menyampaikan, kehadirannya bersama tim Satgas di Kabupaten Halmahera Selatan adalah terkait tindak lanjut progress perkembangan MCP tahun 2024.
“Karena ditahun sebelumnya kabupaten Halmahera Selatan mendapat predikat terbaik MCP tahun 2023 dengan nilai 71%, nilai tertinggi dari daerah lain di wilayah Maluku Utara, “kata Haris, Senin (14/10/24)
Beliau menegaskan, kehadiran tim Satgas bukan hanya sebatas untuk penilaian MCP tetapi juga SPI (survey penilaian Integritas) yang dilakukan oleh KPK.
Lebih lanjut ketua Satgas itu berharap, kedepannya Kabupaten Halmahera Selatan mampu mempertahankan nilai MCP bahkan ditingkatkan lagi,
“Harapan kami MCP di Halmahera Selatan semakin ditingkatkan, untuk itu para pimpinan bekerjalah dengan baik dan iklas, “ungkapnya.
Sementara itu pada kesempatannya, Penjabat (Pjs) Bupati Halsel, Kadri La Etje mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah akan terus berupaya agar MCP Halsel terus terjaga dan lebih ditingkatkan kedepannya.
“Salah satunya dengan upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dilakukan melalui program pencegahan dengan terintegrasi MCP yang merupakan aplikasi terintegrasi yang di kembangkan oleh KPK, “kata Pjs Bupati Halsel.
Ini tentunya untuk memudahkan monitoring dalam upaya kordinasi dan supervise pencegahan korupsi, dan hal ini telah diimplementasikan oleh jajaran.
“Terbukti sangat membantu kami pemerintah kabupaten Halmahera Selatan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga mengurangi resiko dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, “tambah Kadri.
Beliau juga menjelaskan bahwa, Halmahera Selatan selama tahun 2022 dan 2023 berada pada peringkat tertinggi se-Provinsi Maluku Utara dalam penilaian MCP KPK. Namun menurutnya masih banyak yang harus diperbaiki terutama dalam hal pemenuhan terhadap area intervensi yang telah ditetapkan.
“Dengan optimalnya pemenuhan terhadap area intervensi insyaAllah akan berbanding lurus dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, nantinya akan diwujudkan dalam implementasinya, “jelasnya.
Kadri Laetje berharap dengan adanya rapat kordinasi ini KPK dapat terus memberikan arahan dan menjadi mentoring serta bimbingan dalam upya pencegahan korupsi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik kedepan.
“Penting diingat kepada semua pihak tentang regulasi dan segala ketentuan untuk dipatuhi dalam bekerja mewujudkan Indonesia emas. Seluruh pimpinan OPD menyimak dengan baik paparan yang disampaikn, baik oleh KPK maupun timnya, sehingga bisa diterapkan, “harap Kadri.
Kita bersama bersinergi dan berkomitmen serta berkolaborasi untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan Indonesia Emas kedepannya.
“Menjadikan pemerintahan yang bersih transparansi akuntabilitas, bebas dari korupsi. Terutama pada area perencanaan, area penganggaran, managemen public, ASN dan pelayananan public, “tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan, Sekertaris Daerah, Staff Ahli Pemerintahan Asisten satu dua dan tiga dan seluruh pimpinan OPD. (Red)
