HALSEL, Jp| Pemuda selalu terseret dalam tarikan politik sebagai instrumen untuk merealisasikan gagasan mereka. Sebagai entitas perubahan, pemuda tak terpisahkan dari dinamika perpolitikan, terutama dengan banyaknya partai politik yang menjadikan kaum milenial sebagai mesin penggerak. Meski sebagian anak muda melihat politik sebagai sesuatu yang kotor dan ganas, nilai-nilai kebaikan dari politik semakin memudar, mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat.
Implikasi sistem perpolitikan, seperti tradisi buruk “money politik,” sukuisme, politik oligarki, dan bajet politik mahal, telah merasuki pikiran kaum dewasa. Meskipun terlepas dari doktrin senior yang menggunakan uang dan janji palsu, tradisi tersebut diwariskan kepada generasi baru di dunia politik. Dalam menghadapi realitas ini, menyajikan pilihan lain untuk merubah mindset pemuda terhadap politik menjadi langkah penting dalam mencapai perubahan di masa depan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan tentang ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan dasar peler. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani “polis,” yang berarti kelompok atau kota yang bersatu negara “city-state.” Kata politikos berkaitan dengan warga negara, sementara “politisi” merujuk pada mereka yang bergelut di bidang politik negara.
Politikos” bermakna kewarganegaraan, sementara “politik tehne” mengacu pada kemahiran politik. Istilah “arts politica” lahir dari premis tersebut, menciptakan seni atau kemahiran dalam urusan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam bahasa Arab, politik dikenal dengan kata “siyasah,” yang berarti mengurus kepentingan individu atau masyarakat.
Resonansi politik telah menjadi tema hangat sepanjang sejarah diskursus, dari zaman kuno (Socrates, Plato, Aristoteles) hingga era digitalisasi saat ini. Aristoteles melihat politik sebagai usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama atau “general will.” Socrates menyatakan politik sebagai sumber kebaikan yang diturunkan dari surga, diaplikasikan di kota, dan menjadi kebajikan umum. Plato menganggap politik sebagai pelaksanaan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan kewenangan, menegakkan, dan menjaga keadilan itu sendiri.
Gagasan-gagasan tersebut, meskipun fenomenal, terus memengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia, yang diwarnai oleh dinamika politik. Namun, dalam era globalisasi dan digitalisasi, pandangan yang menyimpang dari esensi tujuan politik dapat membuat kita terperangkap dalam persepsi negatif, melihat politik sebagai sesuatu yang kotor, penuh kebohongan, dan destruktif.
Kesalahan dalam mendefinisikan politik oleh anak muda mencerminkan masalah besar yang dihadapi bangsa ini. Apakah disebabkan oleh vakum tugas legislatif melalui reses atau kelemahan output fakultas ilmu sosial politik? Mungkin juga para politisi yang mendistorsi politik sebagai panggilan etika, yang seharusnya dianggap sebagai “art of politics.”
Politik sejatinya merupakan panggilan etika, seni mengurusi pemerintah untuk melahirkan produk etik dan teknik pendistribusian yang proporsional. Hans Kelsen menyatakan bahwa politik adalah upaya pendistribusian keadilan yang etik dan sesuai dengan teknik pendistribusian yang proporsional.
Jangan terlalu memandang politik dengan pandangan buruk, karena jika terdapat pembohongan dan penyimpangan dalam kebijakan, itu bukan kebijakan politik, melainkan kebijakan yang tidak etis dan sesuai dengan gaya pragmatis yang otoritarian. Politikus yang duduk di parlemen seharusnya menjalankan kekuasaan sebagai panggilan etik.
Untuk pemuda yang terlibat dalam politik, penting untuk memahami teori dan praktik politik sesuai dengan pandangan para filsuf. Hindarilah menafsirkan politik secara subjektif, melihatnya hanya sebagai urusan diri sendiri, kelompok, parpol, atau hal-hal yang bersifat sempit. Lebih baik fokus pada pemahaman yang mendalam untuk menghindari kecelakaan berpikir terhadap politik itu sendiri.
Penulis : Sahril Yunus
Redaksi : Tim JP
