JAKARTA, JELAJAHPOST.COM | Sejumlah mahasiswa asal Maluku Utara yang tergabung dalam Front Mahasiswa Maluku Utara menggelar aksi dibeberapa titik strategis di Kota Jakarta, termasuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Istana Presiden.
Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi Wali Kota (Walkot) Tidore terkait kebijakan yang dianggap merugikan pedagang kaki lima.
Koordinator aksi, biasa disapa Bung Asrul, menyatakan bahwa sebagai kader yang mengikuti ajaran Bung Karno, sudah seharusnya nilai-nilai Marhaenisme diterapkan dalam kebijakan daerah. Ia menyoroti tindakan pengusiran paksa pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kota Tidore, yang diduga atas instruksi Wali Kota Tidore.
“Kami sangat menyayangkan seorang kader PDIP, yang seharusnya menjunjung tinggi ajaran Bung Karno, justru mendiskriminasi wong cilik, termasuk pedagang kaki lima. Padahal, mengistimewakan rakyat kecil adalah tanggung jawab setiap kader banteng, “ujar Bung Asrul dalam orasinya, Selasa (25/2/25)
Tuntutan
1. Mengembalikan Hak Pedagang Kaki Lima
Mereka meminta agar pedagang kaki lima yang telah diusir secara paksa segera diizinkan kembali berdagang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.
2. Mendesak Presiden Prabowo untuk Mencopot Wali Kota Tidore
Para mahasiswa meminta Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Wali Kota Tidore, yang diduga menginstruksikan pengusiran paksa terhadap pedagang kaki lima.
3. Mendesak DPP PDIP untuk Mencopot Ketua DPD PDIP Maluku Utara
Mahasiswa juga menuntut agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP segera memecat Ketua DPD PDIP Maluku Utara yang dianggap terlibat dalam kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
4. Mendesak Komarudin Watubun agar segera berkoordinasi dengan Ketua Umum PDIP untuk menindak Ketua DPD PDIP Maluku Utara.
Kami berencana mengajukan permohonan hearing dengan DPP PDIP untuk mendiskusikan bukti administratif yang menunjukkan bahwa pedagang kaki lima telah memenuhi syarat untuk berdagang di lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tidore.
“Kami berharap dengan bukti-bukti ini, DPP PDIP bisa memberikan tindakan tegas terhadap Wali Kota Tidore yang terpilih, “bebernya sembari menutup. (red)
