KALTIM, JELAJAHPOST.COM | Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Hasan Ali Bassam Kasuba berkesempatan menghadiri undangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyambut para kepala daerah itu, terdiri dari 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati, yang hadir untuk pertama kalinya di IKN.
Beliau memaparkan dalam sambutannya, bahwa pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang yang bertahap dan masih memerlukan waktu.
“Kita ingin menunjukkan kemampuan kita untuk membangun ibu kota sesuai dengan desain dan harapan kita. Namun, proses ini masih memerlukan waktu yang panjang, “paparnya (13/08/2024)
Presiden RI juga menambahkan, meskipun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah menampung fasilitas penting, namun banyak pembangunan yang belum selesai.
Sementara itu kepada media, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan, selain menghadiri kunjungan, seluruh kepala daerah juga diajak berkeliling melihat perkembangan pembangunan di IKN.
“Kali ini berkesempatan menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi bersama kepala daerah seluruh Indonesia bertempat di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga diajak melihat suasan KIPP ibu kota negara lebih dekat, “kata Bupati Bassam, Selasa (13/8/24)
Dijelaskannya bahwa, Presiden Jokowi dalam arahannya menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang yang matang dan detail, meskipun tidak selesai dalam satu periode kepemimpinan.
“Intinya adalah, pembangunan berkelanjutan. Sebuah visi yang hanya bisa diwujudkan dengan mengesampingkan ego dan mau untuk berkomitmen menyelesaikan pekerjaan jangka panjang, “jelasnya.
“Dengan kunjungan ini, kami senantiasa optimis bahwa Kabupaten Halmahera Selatan bisa semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain, “sambung Bupati Halsel itu.
Lebih lanjut, Kepala Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, bahwa dari 829 kepala daerah. 279 adalah pejabat definitif dan 273 adalah penjabat, sementara 35 kepala daerah tidak hadir karena masalah kesehatan atau tugas lain.
“Sebanyak 35 kepala daerah itu tidak dapat hadir karena masalah kesehatan atau sedang mengikuti Rapat Paripurna di DPRD, “ujar Kemendagri. (WR)
