TERNATE, JELAJAHPOST.COM | Dalam beberapa pekan terakhir, nama Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Njoanda, tengah menjadi sorotan publik dari sejumlah kalangan, terutama generasi muda di media sosial.
Mereka menilai kepemimpinan Gubernur Sherly Njoanda semakin menjauh dari semangat keterbukaan dan kebebasan berpendapat.
Gelombang kritik itu muncul setelah beredar dugaan Pemerintah Provinsi Malut membentuk “kendali media sosial” untuk mengelola narasi publik. Beberapa warganetpun menuding adanya akun-akun anonim yang aktif memberikan pujian berlebihan kepada Gubernur dan menyerang para pengkritik.
Fenomena ini kemudian memunculkan istilah baru di kalangan publik “Gubernur dengan sejuta gaya buzzer”. Para pengamat lokal menilai situasi ini menunjukkan tanda-tanda kemunduran demokrasi di daerah.
“Jika kritik masyarakat dibalas dengan serangan personal di media sosial, maka ruang kebebasan berekspresi menjadi terancam,”ujar salah satu aktivis Ternate, Sabtu (15/11/25)
Ia menilai, seharusnya Gubernur menjadi contoh dalam mengelolah kritik, bukan justru menutup ruang diskusi publik.
Selain isu pengendalian media, gaya kepemimpinan Sherly juga dinilai terlalu berorientasi pada pencitraan publik. Kunjungan-kunjungan kerja disebut lebih menonjolkan sisi publikasi ketimbang substansi kebijakan.
“Fenomena ini menandakan bahwa demokrasi kita sedang melawan arus, dari keterbukaan menuju kontrol dan pencitraan,”cetusnya.
Sebagian pengamat politik juga menilai, bahwa apabila praktik semacam ini terus dibiarkan, maka dapat menimbulkan efek jangka panjang terhadap budaya demokrasi di Maluku Utara.
“Rakyat berhak mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu bukan bentuk perlawanan, melainkan bagian dari pengawasan publik,”ujarnya.
Masyarakat diharapkan tetap kritis dan tidak terbawa arus informasi yang tidak seimbang. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan ancaman. (As)
