TERNATE, JELAJAHPOST COM | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate menyoroti temuan Komisi IV DPR RI terkait kondisi beras di Gudang Bulog Tabahawa, Maluku Utara. Ketua GMNI Ternate, M. Asrul, meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat melalui program bantuan dan beras murah kemasan (SPHP).
Hal ini disampaikan Asrul menyusul inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), pada Selasa (23/9/2025). Dalam sidak tersebut, Titiek tidak menyembunyikan kekecewaannya saat melihat kondisi beras di gudang Bulog yang dinilai tidak layak konsumsi.
“Kami meminta kepada Gubernur Maluku Utara dan dinas terkait agar tidak hanya fokus pada aspek harga murah. Kelayakan dan kualitas beras juga harus menjadi perhatian utama sebelum didistribusikan ke masyarakat,” tegas M. Asrul, Jumat (26/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk menjaga kepercayaan publik dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Menurutnya, kondisi beras yang tidak layak konsumsi dapat merugikan masyarakat kecil yang menjadi penerima utama bantuan tersebut.
Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram resmi DPR RI, Titiek Soeharto tampak geram saat melihat tumpukan beras berwarna abu-abu di Gudang Bulog Tabahawa. Ia bahkan langsung memerintahkan Kepala Perum Bulog Cabang Ternate, Jefry Tanasy, untuk menyampaikan laporan akurat kepada Menteri Pertanian dan Kepala Bulog Pusat.
“Ini untuk mengecek kondisi beras yang ada di sini. Ternyata ini ada yang sudah setahun lebih. Jadi masuk ke sini Mei tahun 2024, masih ada 1.200 ton,” ujar Titiek, dikutip dari akun resmi @dpr_ri.
Di Kutip Dari CNBC Indonesia: Titiek Marah Lihat Mutu Beras di Gudang Bulog: Warnanya Udah Abu-Abu! Link
GMNI Ternate mendukung langkah DPR RI dalam pengawasan distribusi pangan dan mendesak agar hasil sidak ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemprov Maluku Utara.
“Beras yang dikonsumsi rakyat tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika sudah melewati batas waktu penyimpanan yang lama. Jangan sampai program pemerintah justru menjadi bumerang bagi rakyat sendiri,” pungkas Asrul.
Reporter : As
