JAKARTA, JELAJAHPOST.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Maluku Utara (Malut) melakukan audiensi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Disambut langsung oleh Wakil Menteri HAM Republik Indonesia, Mugiyanto, di Jakarta, Rabu (11/2/26)
Audiensi ini dilaksanakan atas usulan dan inisiatif pengurus DPD JMSI Maluku Utara sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi dan sinergitas antara media dan pemerintah dalam penguatan pemajuan Hak Asasi Manusia di daerah.
Ketua DPD JMSI Maluku Utara, Yusri Abubakar, menegaskan bahwa JMSI Malut secara aktif mengusulkan kemitraan program strategis yang melibatkan peran media dalam agenda HAM nasional.
“Kami mengusulkan agar kolaborasi antara JMSI dan Kementerian HAM tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan dalam program nyata. Media harus menjadi mitra strategis negara dalam membangun kesadaran HAM di tingkat akar rumput,”jelas Yusri.
Dalam audiensi tersebut, Pengurus DPD JMSI Maluku Utara juga secara resmi mengundang Wakil Menteri HAM RI untuk hadir sebagai narasumber utama pada Pelantikan dan Workshop Nasional JMSI Maluku Utara yang akan digelar pada 25 April 2026.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) HAM RI, Mugiyanto, menyampaikan dukungan dan menyambut baik gagasan kolaborasi yang disampaikan oleh JMSI Maluku Utara.
“Kami mengapresiasi usulan DPD JMSI Maluku Utara. Kolaborasi dan sinergitas dengan media sangat penting untuk memastikan nilai-nilai HAM tersampaikan dengan benar kepada masyarakat,”ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Maluku Utara akan didorong menjadi wilayah prioritas dalam implementasi program Kementerian HAM RI.
“Maluku Utara akan kami dorong memiliki Kantor Perwakilan HAM dan kami tetapkan sebagai lokus pelaksanaan Program Desa Sadar HAM serta Kampung Redam Tragedi,”bebernya.
Program tersebut, lanjut Mugiyanto, akan difokuskan pada empat kabupaten, yakni Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.
“Jika kesadaran HAM dibangun dari desa, maka potensi konflik sosial dan tragedi kemanusiaan dapat dicegah sejak dini,”kata Mugiyanto.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPD JMSI Maluku Utara, Julfan Hi. Usman, menegaskan bahwa usulan tersebut lahir dari kebutuhan riil masyarakat di Maluku Utara.
“Empat kabupaten ini kami usulkan karena masih membutuhkan penguatan literasi hukum dan HAM. Sinergitas antara media dan pemerintah menjadi kunci agar masyarakat semakin sadar hak dan kewajibannya,”ungkap Julfan.
“Kolaborasi yang diinisiasi oleh JMSI Maluku Utara ini dapat menjadi model kemitraan antara media dan negara dalam pemajuan HAM di tingkat daerah,”tandasnya (As)
