Topik Terkini

Distribusi BBM Amburadul, LPE Malut Soroti Ketidakseriusan Pemkot Ternate

274
×

Distribusi BBM Amburadul, LPE Malut Soroti Ketidakseriusan Pemkot Ternate

Sebarkan artikel ini

TERNATE, JELAJAHPOST.COM | Pemerintah Kota Ternate dinilai gagal memastikan pendistribusian kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) secara adil dan merata. Hingga kini, persoalan distribusi BBM masih belum terwadahi sesuai target, memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat lapisan bawah yang paling terdampak.

Ketimpangan distribusi kuota BBM di sejumlah SPBU (Pertamina) di Kota Ternate memperlihatkan lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pemerintah daerah. Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi menghambat suplai BBM ke masyarakat serta memicu keresahan publik jika terus diabaikan.
Lembaga Pengawas Eksternal (LPE) Maluku Utara secara tegas menyoroti persoalan tersebut. Ketua LPE Malut, Suryadi Gugun, menyebut Pemerintah Kota Ternate harus bertanggung jawab penuh atas kebijakan pembagian kuota BBM.

“Demi keadilan dan stabilitas kebutuhan masyarakat, pembagian kuota BBM di Kota Ternate harus dilakukan secara merata di seluruh SPBU. Pemerintah Kota tidak boleh tebang pilih dalam menetapkan kebijakan,” tegas Suryadi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Sebagai lembaga pengawas, LPE Malut mengingatkan agar persoalan kuota BBM ini tidak dibiarkan berlarut-larut.

Menurut Suryadi, ketidakpuasan masyarakat akibat kelangkaan BBM di beberapa titik dapat memperkeruh situasi sosial dan mencoreng citra pelayanan publik pemerintah daerah.

“BBM disalurkan di beberapa titik di Kota Ternate. Jangan sampai ada SPBU yang kehabisan stok saat melayani masyarakat. Ini soal pelayanan dan kepercayaan publik. Pemerintah Kota harus segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem distribusi,” ujarnya.

Sorotan ini memiliki dasar hukum yang kuat. Distribusi kuota BBM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan kewajiban negara menjamin ketersediaan dan pemerataan energi bagi masyarakat.

Untuk itu, demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah konflik sosial, Pemerintah Kota Ternate dituntut lebih serius, transparan, dan intensif dalam mengawal pembagian kuota BBM agar benar-benar adil dan merata di seluruh wilayah.

Reporter : Andri