HALSEL, JELAJAHPOST.COM — Realisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II Tahun 2025 di Desa Air Mangga, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, menuai sorotan. Dari alokasi pembayaran selama enam bulan, pemerintah desa baru menyalurkan bantuan untuk dua bulan, sementara empat bulan lainnya masih tertunggak.
Informasi ini disampaikan salah satu warga Desa Air Mangga yang meminta namanya tidak dipublikasikan. Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 pemerintah desa hanya merealisasikan BLT-DD Tahap II untuk dua bulan, sedangkan sisa empat bulan belum dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
“Seharusnya enam bulan, tetapi yang dibayarkan baru dua bulan. Sampai sekarang empat bulan masih tertunggak,” ujar warga tersebut.
Saat dikonfirmasi wartawan jelajahpost.com, Sabtu (02/05/2026), Kepala Desa Air Mangga, Fransiskus Salauwe, membenarkan bahwa pembayaran BLT-DD Tahap II memang baru direalisasikan selama dua bulan.
Menurut Fransiskus, kondisi itu terjadi karena pada pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40 persen, Desa Air Mangga terkena efisiensi anggaran. Dari dana yang semestinya dicairkan sekitar Rp400 juta, pemerintah desa hanya menerima kurang lebih Rp100 juta.
“Memang benar, kami terkena efisiensi. Dana yang seharusnya sekitar Rp400 juta, yang cair hanya sekitar Rp100 juta. Karena itu, dengan terpaksa BLT baru direalisasikan dua bulan, sebab ada juga kegiatan-kegiatan lain yang harus disiasati,” katanya.
Ia menjelaskan, selain efisiensi anggaran, pemerintah desa juga harus menyesuaikan sejumlah kegiatan tambahan dari pemerintah daerah, di antaranya Bupati Cup II, kegiatan PKK tingkat kecamatan, serta kegiatan retret di IPDN Bogor.
Fransiskus menuturkan, saat pengurusan pencairan Dana Desa, pemerintah desa mendapat penjelasan dari dinas terkait bahwa dana Tahap II yang dicairkan sekitar Rp100 juta tersebut merupakan realisasi melalui sistem non e-market. Sementara sisa anggaran kurang lebih Rp300 juta disebut akan dicairkan kembali melalui mekanisme e-market.
“Karena penjelasan itu, kami memutuskan menunda sebagian pembayaran BLT-DD. Dari alokasi enam bulan, sementara baru dua bulan yang direalisasikan kepada 21 keluarga penerima manfaat, masing-masing menerima Rp600 ribu,” ujarnya.
Namun hingga kini, sisa anggaran sekitar Rp300 juta yang sebelumnya disebut akan dicairkan kembali belum juga terealisasi. Bahkan, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, dana tersebut dikhawatirkan tidak lagi dapat dicairkan.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah desa maupun instansi terkait segera memberikan kepastian mengenai kelanjutan pembayaran empat bulan BLT-DD yang masih tertunggak agar hak para penerima manfaat tidak terus menggantung._(Awhy
