JAKARTA, JELAJAHPOST.COM – Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Drs. H. M. Iqbal Ruray, M.BA, memberi apresiasi tinggi terhadap komitmen Harita Nickel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Obi, Halmahera Selatan. Ia menilai perusahaan tersebut bukan hanya menyumbang signifikan bagi pendapatan daerah, tetapi juga menghadirkan program-program pengembangan masyarakat yang berjalan secara konkret.
“Kami dari DPRD Provinsi Maluku Utara sangat memberikan harapan terhadap keberadaan Harita Nickel. Industri ini berkontribusi pada pendapatan asli daerah, dan tentu kami mendukung serta menjaga agar perannya terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang,” ujar Iqbal saat ditemui di Jakarta, pertengahan November 2025.
Iqbal menegaskan kehadiran industri pertambangan dan pengolahan nikel di Maluku Utara, khususnya di Pulau Obi, telah membuka banyak peluang ekonomi. Lapangan pekerjaan semakin luas, disertai tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah sekitar perusahaan.
Pada tahun 2024, tercatat 65 UMKM lokal Pulau Obi telah menjadi supplier Harita Nickel dengan nilai transaksi mencapai Rp150 miliar.
Ketua DPRD Malut itu juga menyoroti program-program sosial perusahaan yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya ialah program makan siang gratis untuk siswa SMP dan SMA di Desa Kawasi.
“Sebelum ada MBG nasional, Harita sudah lebih dulu menerapkan program makan siang gratis. Ini patut diapresiasi dan perlu terus dipertahankan,” ucapnya.
Harita Nickel juga menjalankan program PELITA, yaitu pelatihan vokasional bagi warga lokal yang mencakup operator alat berat hingga pelatihan Bahasa Mandarin. Program ini diharapkan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi generasi muda Pulau Obi.
Meski berbagai capaian telah terlihat, Iqbal mengakui pemerataan kesejahteraan masih harus ditingkatkan. Ia mendorong pemerintah pusat memberi perhatian lebih pada skema dana bagi hasil, mengingat Maluku Utara merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia.
“Harapan kami, pemerintah pusat dapat memberi porsi yang lebih adil melalui dana bagi hasil agar dampak positif industri semakin dirasakan masyarakat,” tutupnya. (Red)
