TERNATE, JELAJAHPOST.COM |Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ternate menggelar Seminar Nasional dengan tema “Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berkelanjutan: PSN di Maluku Utara untuk Siapa?” Kegiatan ini menjadi ajang refleksi kritis terhadap pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pertambangan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Dalam sambutannya, Ketua DPC GMNI Ternate, M. Asrul, menyoroti bahwa kehadiran PSN seharusnya menjadi penopang bagi kesejahteraan rakyat dan pengurangan angka pengangguran di Maluku Utara. Namun, menurutnya, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa lonjakan ekonomi akibat sektor pertambangan belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat lokal.
“Eksistensi PSN diharapkan mampu menjamin ekonomi masyarakat Maluku Utara, tetapi yang kita lihat justru pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak dinikmati oleh rakyat. Keuntungan besar hanya berputar di kalangan tertentu,” tegas Asrul.
Melalui hasil seminar tersebut, GMNI Ternate mendorong pemerintah provinsi untuk segera mewujudkan reforma agraria sejati sebagai langkah konkret menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang serta pemerataan ekonomi di daerah.
Selain itu, GMNI juga mengeluarkan beberapa poin rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pemerintah provinsi, DPRD, serta aparat penegak hukum, di antaranya:
- Mewujudkan Reforma Agraria Sejati di Maluku Utara sebagai langkah pemerataan kepemilikan lahan dan sumber daya alam.
- Membersihkan praktik “kaum serakah nomic” yang diduga berperan dalam penyalahgunaan kekuasaan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku utara
- Mendorong Polda Maluku Utara untuk segera memberantas mafia tanah yang semakin marak di wilayah Provinsi Maluku Utara
- Meminta Mabes Polri untuk memberi reword penghargaan kepada Kapolda Maluku Utara karena sudah mampu dalam beberapa bulan kemarin memberantas tambang ilegal
“Kami tidak ingin pembangunan hanya menjadi alat eksploitasi. Pemerintah harus memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit,” tutup Asrul.
Reporter : (As)
