JP | Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan arah masa depan daerah mereka. Namun, satu hal yang seringkali menjadi perhatian adalah fenomena politisasi identitas.
Politisasi identitas dalam konteks Pilkada sering kali melibatkan penggunaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) untuk memengaruhi preferensi pemilih, dengan tujuan meraih suara mayoritas. Fenomena ini berbahaya karena dapat memecah belah masyarakat dan mengancam kebinekaan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.
Dampak Negatif Politisasi Identitas
Ketika identitas digunakan sebagai alat politik, potensi konflik sosial meningkat. Identitas yang seharusnya menjadi sumber kekayaan budaya dan sosial berubah menjadi alat untuk memanipulasi emosi dan sentimen masyarakat.
Dampaknya, masyarakat menjadi terpecah, terkotak-kotak berdasarkan identitas mereka. Ini tidak hanya merusak hubungan antar kelompok, tetapi juga mengalihkan fokus dari isu-isu substansial seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.
Politisasi identitas juga menghalangi masyarakat untuk menilai calon pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan visi mereka. Pemilih bisa terjebak dalam narasi sempit yang hanya mempertimbangkan faktor identitas, sehingga melupakan kualitas dan kemampuan calon dalam memimpin daerah.
Kebinekaan Sebagai Kekuatan
Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, dan budaya, dan hal ini seharusnya dipandang sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dalam konteks Pilkada, keberagaman ini bisa menjadi peluang untuk membangun harmoni dan memperkuat kerja sama antar kelompok. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu merangkul semua golongan dan memajukan daerahnya dengan kebijakan yang inklusif dan adil bagi semua.
Mencegah politisasi identitas berarti menjaga agar Pilkada tetap fokus pada kualitas kepemimpinan. Visi pembangunan, program kesejahteraan, dan solusi terhadap masalah-masalah mendasar di masyarakat harus menjadi perhatian utama, bukan identitas calon atau pemilih.
Peran Masyarakat dan Lembaga Negara
Untuk mencegah politisasi identitas, masyarakat perlu lebih kritis dalam menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh kampanye yang memecah belah. Selain itu, lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus mengambil tindakan tegas terhadap kampanye yang menggunakan isu SARA.
Media massa dan platform digital juga memegang peranan penting dalam memberikan informasi yang objektif dan edukatif kepada masyarakat. Alih-alih memperbesar isu identitas, media seharusnya mengedepankan diskusi yang berbasis pada program dan kinerja calon.
Menuju Pilkada Yang Inklusif
Memajukan kebinekaan dalam Pilkada berarti memberikan ruang yang adil bagi semua kelompok, tanpa memandang latar belakang identitas. Pemimpin yang terpilih harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog, kerja sama, dan pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat, sehingga keberagaman tidak lagi menjadi alat politik, melainkan kekuatan untuk kemajuan bersama.
Dengan mencegah politisasi identitas, Pilkada bisa menjadi ajang demokrasi yang benar-benar mengedepankan kebaikan bersama dan memajukan kebinekaan di Indonesia.
Penulis : M. Asrul (Ketua Milenial Halmahera Timur)
Editor : KnMarsy
